REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Agama)

Authors

  • Margareth Hilanti Y. Nonik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Nusa Cendana
  • Dominikus Fernandez Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Nusa Cendana
  • Cataryn V. Adam Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Nusa Cendana

Keywords:

Reformasi Birokrasi, Disiplin Kehadiran, Kemenag

Abstract

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah agar tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efesien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis reformasi birokrasi pada Kantor Kemen- terian Agama Kabupaten Manggarai (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Agama). Penelitian ini mengguna- kan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai sudah berjalan dengan baik. Pelayanan yang diberikan di Kantor Ke- menterian Agama Kabupaten Manggarai sudah transparan dilihat dari para pegawai sudah paham dan konsisten dalam penerapan SOP serta melaksanakan pelatihan rutin dan pengawasan internal untuk menghindari perilaku diskriminatif. Pelayanan yang diberikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai sudah akuntabel dilihat dari penyelesaian tugas oleh pegawai dengan baik dan rendahnya pengaduan masyarakat karena sikap responsif yang diberikan oleh pegawai. Pelayanan yang diberikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai sudah cukup efisien dilihat dari ketepatan waktu pegawai dalam memberikan pelayanan, lokasi kantor yang mudah diakses oleh transportasi public serta biaya pelayanan yang ditiadakan atau gratis. Namun, dari segi kemudahan akses informasi pelayanannya masih cukup sulit. Pelayanan yang diberikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai sudah menerapkan standar pelayanan formal sesuai aturan resmi, menerapkan sis- tem reward dan punishment. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan ialah bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai harap menyediakan website resmi untuk memudahkan akses informasi secara online. Para pegawai diharapkan untuk lebih meningkatkan disiplin kehadiran serta terus profesional dalam mem- berikan pelayanan. Masyarakat juga diharapkan lebih teliti dalam menyiapkan berkas- berkas sebagai syarat pe- layanan agar tidak memakan waktu lama.

References

Agus Dwiyanto. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ahmad, Faisal Ali. 2006. Hubungan Penerapan Ab- sensi Sidik Jari (Finger Print )Dengan Motivasi Dan Kinerja Karyawan. Bogor: FMIPA IPB.

Akbar Pitopang. 2013. Efektifitas Penggunaan Finger- print. Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Caiden, Gerald E.1991. Administrative Reforms Comes Of Ages. New York: WalterThe Gruyter.

Delly Mustafa, 2013. Birokrasi Pemerintah. Makasar: Alfabeta.

Errica Dwi Tanti. 2015. Pelaksanaan Reformasi Bi- rokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Peri- jinan Terpadu Kota Pasuruan). Universitas Brawijaya, Malang

Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. 2010. Revital- isasi Administrasi Negara,.

Reformasi Birokrasi Dan E-. Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fang, Zhiyuan, 2002. E-Government in Digital Era: Concept, Practise, and Development. School of Public Administration: National Institute.

Gandi Mohamad. 2017. Penerapan Absensi Finger Print Dalam Mendisiplinkan Kerja Pegawai Di Sekolah Menengah Kejurujan (SMK) Seko- lah Menengah Tekhnik Industri (SMTI) Bandar Lampung. UIN Raden Intan Lampung.

Hasibuan, Melayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.

Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial (Pendekatan.

Kualitatif dan Kuantitatif).Yogyakarta :UII Press Yog- yakarta.

Indrajit, Richardus Eko (2005). E-Government in ac- tion. Yogyakarta:Andi Offset.Ismail, Wan Ham- dani. 2017. Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor45 Tahun 2015 Tentang Peru- bahan Atas Peraturan Menteri Agama RI

Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran PNS di Lingkungan Kementerian Agama (Studi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalan- gan Kabupaten Serdang Bedagai). Universitas Medan Area.

Kuswahyudi. 2015. Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Ponti- anak.Pontianak.

Leeman, Arne.F. 1976. The Management of change in Government. Netherland: Martinus Nijhof.

Max Weber, Dahl. 1994. Terminoligi Birokrasi Pemer- intah. Jakarta.

Maisaroh. 2017. Efisiensi Penggunaaan Absensi Elek- tronik. Jakarta: Gramedia. Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis. (terjamahan). Jakarta : UI Press.

Moleong, L.J 2011. Metodelogi penelitian Kualitatif

Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Montgomery. 1967.Source of Administrative Reform : Problem of Power, Purpose and Politics. Bloom- ing, Ind : Comorative Administration Group.

Nani, A., & Wijaya, A. A. 2020. Efektifitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. Universitas Muhammadiyah Buton: Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Nunun Nurhajati, & Cicik Malinda. 2021. Dampak Penerapan Absensi Finger Print Dengan Kedi- siplinan Pegawai Di UPTD Pasar Kauman Ka- bupaten Tulungagung. Universitas Tulungagung.

Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : CV.Alfabeta

Rivai, Veithzal, 2006. Manajemen Sumber Daya Manu- sia untuk Perusahaan : dariTeori Ke Praktik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rivai, Veithzal. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2003. Manajemen Tena-

ga Kerja Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Pro-

duktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju. Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam

Birokrasi Pembangunan.

Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian. Bandung: Alfabe- ta.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Baandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuali- tatif dan R&D. Bandung: PTAlfabet.

Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Ma- nusia Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Usman & Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berba- sis Kurikulum. Jakarta : PT.Raja Grafindo Per- sada.

Wibawa, Samodra. 2009. Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Wirawan. 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Ap- likasi dan Profesi. Jakarta:Rajawali Pers.

Yani Rastika. 2017. Analisis Pengaruh Penerapan Finger Print (Sidik Jari) Terhadap Kedisplinan

Pegawai Pada Bagian Departemen Sdm Dan Umum Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yuhefizar, Huda Asrul, Imam Gunawan & Eko Haryan- to. 2017. Membangun E- Government. Padang.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Bab I No 25 Ta- hun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pega- wai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama perubahan atas Peraturan Menteri Ag- ama Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agama

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega- ra dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) No.B/2338/M.PANRB/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016 perihal Optimalisasi Penggunaan Ab- sensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pe- doman Umum Reformasi Birokrasi.

Downloads

Published

2023-10-18

Issue

Section

Articles