KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN SIKUMANA KOTA KUPANG

Authors

  • Hendrik Toda Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

Keywords:

Kebijakan, Pemberdayaan, Masyarakat, Ekonomi

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salah satu prioritas pemerintah Kota Kupang juga memiliki sisi negatif dalam implementasinya. Sebab Kelurahan Sikumana Kota Kupang adalah salah satu dari 10 kelurahan di Kota Kupang yang mendapat rapor merah dari pemerintah Kota Kupang. Karena Kelurahan Sikumana Kota Kupang menjadi penunggak dana terbesar saat penelitian ini dilaksanakan dengan jumlah dana tunggakan sebesar Rp. 310.308 000 dari total dana Rp.500 juta yang dihibahkan. Pengembalian dana bergulir program ini oleh masyarakat penerima bantuan sering terjadi keterlambatan, program ini membantu masyarakat dalam hal dana tetapi waktu pengembalian dana yang hanya satu tahun dirasa terlalu singkat, dana yang diberikan dirasa belum dirasa mencukupi karena dana yang diberikan belum sesuai dengan besaran usaha yang diusahakan oleh masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat karena kurangnya sosialisasi, tidak semua masyarakat yang memilki usaha kecil dan menengah menerima dana program
pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kurangnya pengawasan oleh lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga terjadi banyak kesalahan dalam perekrutan calon penerima bantuan, total penerima dana PEM di kelurahan di sebanyak 46 warga, sementara warga yang belum mengembalikan dana tersebut sebanyak 26 orang dengan Jumlah dananya adalah sebesar Rp. 310.308, carut marutnya administrasi sehingga tidak diketahui secara pasti mengenai proses pengembalian dana oleh masyarakat, sumberdaya yang kurang, selain itu juga koordinasi yang kurang baik antara pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lurah. Penelitian ini dapat digunakan senagai behan referensi bagi Permerintah Kota Kupang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakt Kota Kupang serta secara khusus penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang.

 

References

Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta

Cook Sarah dan Steve Macaulay. 1996. Perfect Empowerment. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Creswell, Jhon W. 2016. Research Design: Pendekatan Kualitatif , Kuantitif, dan Mixed. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Hikmat, Harry, 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Humaniora.

Islamy, M. Irfan, 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta. PT. Bumi Aksara

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri, Mimeo, disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-Golkar), Jakarta, 7 November 1996.

Kuncoro Mudrajat, 2003. Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan.Yogyakarta (UPP) AMP YKPN.

Mitchell, Terence R, 1995. People in Organization Understanding Their Behaviour. International Student Edition Mc. Graw Hill Kogakhusa. Ltd.

Nasir. Moh, 2008.Metode Penelitian. Gahlia Indonesia. Jakarta

Nugroho. Riant. D. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Prijono S. Onny dan A.M.W. Pranaka (penyunting), 1996. Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi. Jakarta. CSIC

Sedarmayanti, 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Bandung. Mandar Maju.

Sugiyono. 2012.Metode Penelitian Administrasi. Bandung. CV Alfabeta.

Surjono Agus Dr., MS dan Drs. Trilaksono Nugroho. 2008. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Malang. Bayumedia Publishing.

Wahab Abdul Solichin, 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahyono, Ary dkk, 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Pressindo. Yogyakarta.

Jurnal

Adiwibowo Rino. 2014. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat).

International Journal of Innovative. DOI:10.24940/ijird/2017/v6/i6/JUN17056.

Ahmad Shakil Muhamad dan Noraini Bt. Abu Talib. 2015. Empowering Local Communities: Decentralization. Empowerment and community driven development . © Springer Science+Business Media Dordrecht 2015.

Al-Dajani Haya, Marlow Susan, 2013. “Empowerment and entrepreneurship: a theoreticalframework”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 19 Issue: 5, pp.503-524, https://doi.org/10.1108/IJEBR-10-2011-0138.

Jennings Larrisa .2014. Do Men Need Empowering too? A Systematic Review of Enterpreneurial Education and Microenterprise Development On Health Disparities

Downloads

Published

2021-06-26

Issue

Section

Articles