Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dampaknya Terhadap Konsitusi Menurut Sibernatika Talcott Parsons

Authors

  • JOSEF MARIO MONTEIRO Prodi Ilmu Hukum, FH, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Keywords:

Revision, Corruption, Democratic, Politics

Abstract

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor sub sistem yang memengaruhi perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dari sudut pandang teori Sibernatika, dan dampak perubahan UU KPK terhadap konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat normati yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan. Pendekatannya menggunakan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Fakta menunjukan bahwa perubahan UU KPK dipengaruhi faktor sub sistem politikyakni kepentingan politik yang kuat dari DPR dan pemerintah. Kemudian faktor sub sistem politik memengaruhi sub sistem budaya, yang dibuktikan dari adanya dukungan dari kalangan tertentu di masyarakat bagi perbaikan undang-undang KPK melalui pola revisi. Akan tetapi, sejumlah elemen masyarakat lainnya menolak revisi tersebut. Argumentasinya, UU KPK direvisi dengan waktu yang singkat dan minim partisipasi publik. Akibatnya, perubahan UU KPK tidak demokratis karena tidak memenuhi asas formil dan materiil. Selain itu, secara filosofis tidak memenuhi fungsi utama suatu undang-undang. Pada akhirnya, berdampak terhadap pelanggaran nilai-nilai konsitusi.

Kata Kunci: Revisi, Politik, Demokratis, Politik.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the sub-system factors that influence the amendment of the Corruption Eradication Commission (KPK Law) law from the perspective of cybernatics theory, as stated by Talcott Parsons, it also analyzes the impact of changes to the KPK Law on the constitution. This research is a normative doctrinalresearch that uses legislation. The approach uses a concept. The data used are secondary data and the legal analysis was carried out descriptively qualitatively. The facts show that changes to the KPK Law are influenced by the political sub-system factor, namely the strong political interests of the DPR and the government. Then the political sub-system factor affects the cultural sub-system, as evidenced by the support from certain circles in society for the revision of the KPK law through a revised pattern. However, a number of other elements of society rejected the revision. The argument is that the KPK Law was revised with a short period of time and minimal public participation. As a result, changes to the KPK Law are undemocraticbecause they do not fulfill formal and material principles. In addition, philosophically it does not fulfillthe main function of a law. In the end, it has an impact on violating constitutional values.

Key Word: Revision, Corruption, Democratic, Politics

References

Atok, Al, A, Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2015.

Marzuki. Mahmud, Peter, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Edisi Ketiga), Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Saifuddin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII, Yogyakarta Press, 2009.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perunang-Undangan yang Baik, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, Jakarta, 2011.

Nugroho, Wahyu, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia 10 (3), 2013, http://kemenkumham.go.id

Satria, Adhi Putra, Sibernatika Talcott Parsons: Suatu Analisa Pelaksanaan Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia, Indonesian State Law Review, Vol. 2 No. 2, April 2020, http://journal.unnes.ac.id

Wulansari, Eka Martiana, Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK, Rechts Vinding Online, http://bphn.go id

Yulianto, Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Cakrawal Hukum, http://jurnal Umner.ac.id/indeks.php/jch.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Harian Umum Kompas 17/10/2020 (cetak)

https://iNews.id.

https://teropongreformasi.com.

Downloads

Published

2021-06-20

Issue

Section

Articles