Pelanggaran HAM Berat dan Pertanggungjawaban

Authors

  • David Y. Meyners Prodi Ilmu Hukum, FH, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Keywords:

Serious Violation of Human Rights, Command, the Individual and the State Responsibility.

Abstract

ABSTRAK

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi, “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil…” (kursif, pen.). Terdapat tiga kata, yaitu meluas (widespread), sistematis (systematic), dan diketahui (intension), di pasal ini yang bersifat konotasi sehingga dalam praktek di pengadilan, terjadi beragam interpretasi. Seringkali pembuktian terhadap kejahatan yang dimaksud menjadi sulit, dan bisa jadi dakwaan menjadi sumir. Akibatnya, menurut Binsar M. Gultom, Dosen Bidang Hukum dan HAM pada Pascasarjana Universitas Hazairin Bengkulu, berpendapat, “...begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terkesan ditutup-tutupi. Sejauh ini hanya tiga kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diselesaikan oleh pengadilan HAM Indonesia, yakni kasus Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 ditangani oleh Pengadilan HAM ‘Ad Hoc’ Jakarta, serta kasus pelanggaran HAM berat Abepura 2000 ditangani di Pengadilan HAM Makassar. Itu pun semua terdakwa akhirnya ‘bebas’ dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.”

Tumpulnya penegakan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di masa lalu, selain terdapat multitafsir terhadap berbagai norma tersebut, juga pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla, oleh beberapa pengamat dianggap tidak serius menangani persoalan tersebut. Padahal dalam beberapa kesempatan, seringkali presiden menyinggung dengan tegas isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan dihubungkan dengan sembilan janji program prioritas jika pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Butir ke dua dan ke empat dari Nawacita berbunyi, “Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya....Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Pertanyaan tentang pelaksanaan Nawacita ke dua dan ke empat itu makin menjadi pertanyaan, setelah pemerintah selama lebih dari enam bulan (Oktober 2014 - Mei 2015), belum mengejawantahan dari agenda penegakan HAM yang tertuang dalam Nawacita tersebut. Artikel ini mendeskripsikan solusi penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu ditinjau dari aspek pertanggungjawaban komando, individual, dan negara.

Kata Kunci:      Pelanggaran HAM Berat, Pertanggungjawaban Komando, Individu,  Negara.

ABSTRACT

Article 9 of Lwgislation Number 26 of 2000 on Human Rights Court established that, "Crimes against humanity as referred in Article 7 letter b is one of acts committed as part of a broad or systematic attack which one knew that the attack was directed against the population civil…".There are three important words, namely the widespread, systematic, and intension, in this article that are connotations so that in practice in the court, there was a variety of interpretations.Many times the evidentiary of the crime in question becomes difficult, and charges becomes vague.Consequently, M. Binsar Gultom, Lecturer of Legal Affairs and Human Rights at the University of Hazarin Bengkulu, argues that, "... so many serious human rights violations were seem covered up.So far, only three cases of serious violations were ever resolved by the Indonesian human rights court, which is the case of East Timor in 1999 and 1984 TanjungPriok handled by the 'Ad Hoc' Court of Human Rights Jakarta, as well as serious human rights violations in Abepura in 2000 dealt in court in Makassar.the results of the trial is all defendants finally 'free' of all charges on appeal and judicial review stage.

Inefficacy of enforcement against serious violations of human rights in the past are caused by, besides there are multiple interpretations of the norms, the new administration ofJokoWidodo and JusufKalla, by some observers,is considered not serious in handling the issue.In fact, on several occasions, often the president insisted that the settlement of past human rights violations will be resolved. In fact, it is also stated in Nawacita of this government. The second and fourth point of Nawacita stated that, "We will make a government that is always favor of the people by building clean, effective, democratic, and honestgovernance .... We will not be a soft state by reforming the system and law enforcement which corruption-free, dignified, and reliable".Questions about the implementation second and fourth point of Nawacitabecome a big question after the government for more than six months (October 2014 - May 2015) are not yet realizing the agenda of human rights contained in the Nawacita. This article describes the solution of settlement of serious human rights violations in the past from the aspect of command, the individual and the stateresponsibility.

Keywords: Serious Violation of Human Rights, Command, the Individual and the State Responsibility.

References

Marzuki, Suparman. 2011. Tragedi Politik Hukum HAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiyono, R. 2013. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Kencana. Erwiningsih, Winahyu. Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling); Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum (http://www.jimly.com, diakses Senin, 4 Mei 2015).

Abidin, Zainal. Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-negara Lain, Jurnal Diginitas, Vol. VIII, Nomor 1 Tahun 2012, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Atmasasmita, Romli. Tanggung Jawab Negara, Kompas, Rabu, 5 Desember 2014

(http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/02074916/tanggung.jawab.negara, diakses, Rabu, 5 Desember 2012).

Saleh, M. Ridha. Jangan Lapakan Masa Lalu (http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008232867, diakses, Senin, 11 Agustus 2014).

Jawa Pos, 4 September 2003, edisi cetak, Surabaya.

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007131327, diakses, Selasa, 10 Juni 2014.

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007338866, diakses, Minggu, 22 Juni 2014.

http://www. jw.org/id, Awake!, edisi 1986, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, diakses, 27 Januari 2015.

http://www. jw.org/id, Awake!, edisi 22 April 1998, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, diakses, 20 Januari 2015.

http:cetak.kompas.com/read/2012/09/12/02105439/penyelesaian.pelanggaran.hamba.berat, diakses, 13 September 2012).

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009228631, diakses, Kamis, 2 Oktober 2014.

http://www.pemantauperadilan.com, edisi 5 Juni 2003, diakses, Rabu, 7 Januari 2015.

Downloads

Published

2021-06-20

Issue

Section

Articles