Formulasi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan dalam Tinjauan Perbandingan Hukum Pidana

Authors

  • ROSALIND ANGEL FANGGI Prodi Ilmu Hukum, FH, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Keywords:

The Formulation Policy, Abortion, Comparation Criminal Law.

Abstract

ABSTRAK

Kebijakan formulasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat. Kebijakan formulasi pengguguran kandungan dalam hukum positif yang akan datang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengaturan pengguguran kandungan di beberapa KUHP asing sebagai bahan untuk melakukan pembaruan hukum dan utamanya mengingat kembali makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Saran yang dapat disampaikan adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dapat dipilih tetapi dalam kondisi yang membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil; hendaknya ada pengaturan peredaran obat/sarana yang digunakan untuk melakukan pengguguran kandungan; terkait penamaan bab hendaknya dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam bab tentang tindak pidana yang bertentangan dengan moral; perlu dirumuskan aturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi dokter dan pasien; pengaturan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Pengguguran Kandungan, Perbandingan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The formulation of abortion policy set out in the positive law is not enough to guarantee protection for public health. Criminalization policy of abortion in the positive law at the future can be done by considering the arrangement of the Criminal Code abortion in some foreign as an ingredient to make legal reforms and especially considering the meaning of the precepts contained in the second sila in Pancasila.

Advice can be delivered are abortions is not the best choice, but in conditions harmful should settings that give protection and health coverage of pregnant women; should have arrangements to sell the drug/vehicle used to perform abortions; about the naming of the chapter should considered using the chapter on offenses against the moral; rules should be formulated to provide legal certainty for doctors and patients: the criminalization policy of abortion settings should be based on Pancasila and national development goals.

Keyword: The Formulation Policy, Abortion, Comparation Criminal Law.

References

Nawawi, Arif Barda. 1994, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang.

Hamzah, Andi. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga, 2008, Jakarta: Sinar Grafika.

Soge, Paulinus. 2010, Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proclamation No. 414/2004 The Criminal Code Of The Federal Democratic Republic of Ethiopia .

German Criminal Code.

Downloads

Published

2021-06-20

Issue

Section

Articles