Kualitas Pemilihan Umum yang Diselenggarakan Negara Republik Indonesia

Authors

  • HERNIMUS RATU UDJU Prodi Ilmu Hukum, FH, Universitas Nusa Cendana, Kupang
  • Norani Asnawi Prodi Ilmu Hukum, FH, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Keywords:

Indonesia, General Election, Quality

Abstract

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara menganut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) sekaligus prinsip Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wajib melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat dan pejabat pejabat politik di eksekutif baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bagi Negara demokrasi pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat untuk melaksanakan hak politiknya. Indonesia sejak menjadai Negara yang merdeka dan berdaulat tanggal 17 Agustus 1945, telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 15 kali termasuk di dalamnya pemilihan serentak tahun 2019. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana kualitas pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia apakah sudah mencerminkan asas kedaulatan rakyat?

Pemilihan umum diselenggarakan selama pemerintahan orde baru tidak demokratis atau pemilihan umum yang direkayasa, karena penyelenggara pemilihan umum diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang dalam organisasi politik dia adalah salah ketua dewan pimpinan Golkar. Di daerah penyelenggara pemilihan umum diketuai oleh Kepala Daerah masing masing, dimana Kepala Daerah menjadi pengurus Golkar di daerahnya, dengan demikian sesungguhnya Golkar sebagai peserta pemilihan umum juga sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada era reformasi ini sudah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai penyelenggara pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Pemilihan Umum pada era reformasi ini dilaksakan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas jujur dan adil tidak dianut dalam pemilihan umum selama orde baru.

Kata Kunci: Indonesia, Pemelihan Umum, dan Kualitas.

ABSTRACTIndonesia as a country adheres to the principle of people's sovereignty (democracy) as well as the principle of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. politics in the executive, both at the national and regional levels. For democratic countries, general elections are a means of implementing the principle of people's sovereignty to exercise their political rights. Indonesia since becoming an independent and sovereign country on August 17, 1945, has held 15 general elections including the simultaneous elections in 2019. But the question is how the quality of the general elections held in Indonesia reflects the principle of people's sovereignty?General elections were held during the undemocratic New Order government or engineered general elections, because the organizers of the general election were chaired by the Minister of Home Affairs who in the political organization was one of the chairmen of the Golkar leadership council. In regions, the general election organizers are chaired by the respective regional heads, where the regional heads are the administrators of Golkar in their regions, thus actually Golkar as a general election participant is also the organizer of the general election.The general elections held in this reform era already reflected the principle of people's sovereignty. As the organizer of the election is the General Election Commission which is National, permanent and independent as regulated in Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, General Elections in this reform era are carried out on a direct, general, free, confidential basis. , honest and fair as regulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The principles of honesty and fairness were not adhered to in the general elections during the new order.

Key Words: Indonesia, General Election, and Quality.

References

Saragih, Bintan R., Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung, 2010.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Insonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.

Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, PT Refika, Bandung, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka Jakarta, 2008.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilhan Umum;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajajaran, volume 3 Nomor 1 Tahun 2018.

Mkri.id./index.php;

Kompas.com.

Downloads

Published

2021-06-20

Issue

Section

Articles