Putusan Hakim Menurut Perspektif Sosio-Legal

Authors

  • JOSEF M MONTEIRO Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Keywords:

Putusan Hakim, Keadilan, Pengadilan, Substansial

Abstract

Penelitian ini mengkaji putusan hakim dari perspektif sosio-legal berdasarkan realitasnya putusan hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sering dinilai publik tidak adil. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukan pembentukan putusan hakim dipengaruhi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, terdapat problematika hakim yang mengakibatkan putusannya tidak berkualitas yakni kesejahteraan (gaji), ketidakmampuan MA dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan dan adil pada sistem satu atap, proses pengadilan masih ditandai oleh buruknya manajemen perkara, pengelolaaan sumber daya manusia dan keuangan, serta pengawasan internal, dan status hakim yang masih mengalami dualisme, yakni disatu sisi telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, tetapi pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Meski demikian, diharapkan hakim mengedepankan pilihan keadilan dalam membuat putusan hukum yang berkualitas. Penegakan keadilan bukan hanya prosedural tetapi keadilan substansial, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.


Kata Kunci: Putusan Hakim, Keadilan, Pengadilan, Substansial

References

BUKU

Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Frans Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, (Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa: Bandung, 2006.

Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dalam Pancasila, Paramita, Jakarta, 1983

Mahkamah Konstitusi, Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif: Laporan MKRI Tahun 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009.

Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

Robert B.Seidman, dan William J.Chambliss, dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Probelamatika Hukum dan Peradilan di Indonesia cetakan pertama, Jakarta, Juli 2014.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia, Studi Sosio – Legal, cetakan pertama, Jakarta, 2017.

Sidharta, B.A. Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sirajuddin dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Kajian Sosio Legal, Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum, Edisi 1, Pustaka Larasan, Denpasar, bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Jakarta, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

JURNAL

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 (online).

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013 (online).

Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 17 April 2010 (online)

Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 17 JuliI 2010 (online)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET

Michael Kirby, The St James Ethics Centre Living Ethics Tackling Judicial CorruptionGlobally, accesed onhttp://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/ kirbyj_stjames.

Edgardo Buscaglia, Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences”, accesed on http://www-hoover.stanford.edu / publications/epp/95/95b.

Hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi sejak tahun 2005-2009. www//http: antikorupsi.org.

https://www.cnnindonesia.com.

KORAN CETAK

Harian Umum Kompas (edisi cetak), Selasa 14 September 2021

Downloads

Published

2021-12-18

Issue

Section

Articles