Jurnal Hukum Yurisprudinsia

Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final: Dapatkah Dipertahankan Sebagai Pola Peradilan Ketatanegaraan di Indonesia?

2021-12-18T02:06:41+00:00

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan pemikiran akademik, yaitu paradigma supremasi konstitusi yang dianut di Indonesia dan esensi pengujian konstitusi dalam konteks Negara Hukum Indonesia. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dapat dipertahankan sebagai pola peradilan ketatanegaraan di Indonesia. Berkaitan dengan pengembangan peradilan ketatanegaraan yang bebas dalam menjelmakan keadilan di Indonesia, maka dapat ditawarkan solusi berupa: Pertama, meletakkan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi pada mekanisme pengujian, sedangkan Mahkamah Agung lebih mengarah pada mekanisme pengadilan. Kedua, memperketat dan memantapkan sistem perekrutan hakim konstitusi, sehingga dapat menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Ketiga, menciptakan sistem yang sedemikian rupa untuk menciptakan peradilan konstitusional yang bebas dan impartiality dengan perangkat hukum yang progresif. Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, supremasi konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, pengujian, mekanisme pengadilan

Putusan Hakim Menurut Perspektif Sosio-Legal

2021-12-18T02:12:38+00:00

Penelitian ini mengkaji putusan hakim dari perspektif sosio-legal berdasarkan realitasnya putusan hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sering dinilai publik tidak adil. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukan pembentukan putusan hakim dipengaruhi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, terdapat problematika hakim yang mengakibatkan putusannya tidak berkualitas yakni kesejahteraan (gaji), ketidakmampuan MA dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan dan adil pada sistem satu atap, proses pengadilan masih ditandai oleh buruknya manajemen perkara, pengelolaaan sumber daya manusia dan keuangan, serta pengawasan internal, dan status hakim yang masih mengalami dualisme, yakni disatu sisi telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, tetapi pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Meski demikian, diharapkan hakim mengedepankan pilihan keadilan dalam membuat putusan hukum yang berkualitas. Penegakan keadilan bukan hanya prosedural tetapi keadilan substansial, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Keadilan, Pengadilan, Substansial

Inkonsistensi Regulasi Undang-Undang dan Peraturan Rektor Undana

2021-12-18T02:20:56+00:00

Terdapat kecenderungan setiap persoalan perlu diatur dalam undang-undang, keinginan memperoleh legitimasi melalui undang- undang, keyakinan bahwa undangundang menjadi alternatif solusi menyelesaikan masalah sosial akan menyebabkan tingginya produksi undang-undang. Jumlah undang-undang akan semakin membengkak. Indonesia masuk dalam situasi hiper regulasi. Banyak hal yang diatur dengan undangundang. Permasalahan ini juga akan berdampak pada pemborosan anggaran negara. Pembahasan undang-undang melalui proses yang panjang dengan tuntutan ketersediaan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan alokasi anggaran yang tidak relevan, misalnya melakukan studi banding. Permasalahan lain terkait dengan ongkos sosial yang muncul dari pembahasan undang-undang yang menimbulkan pro kontra yang ekstrem di masyarakat. Padahal belum tentu undang- undang yang diperdebatkan tersebut akan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Regulasi, Undang-Undang, Peraturan Rektor.

Analisa Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan

2021-12-18T02:28:44+00:00

Setiap kejahatan selalu menimbulkan korban, tidak ada korban jika tidak ada kejahatan. Perkembangan mengenai korban seiring dengan perkembangan kejahatan. Memberikan suatu pengertian atau definisi terhadap korban bukanlah sesuatu yang mudah,
karena pengertian korban dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Demikian pula pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja tetapi juga meliputi korban yang lain.

Kata Kunci: Korban, Viktimologi, Perlindungan Hukum, Restorative Justice

Penetapan Kawasan Hutan Lindung di dalam Hutan Ulayat di Desa Paubokol

2021-12-18T02:43:37+00:00

Hutan sebagai aset strategis merupakan sumber daya alam utama yang memiliki fungsi sosial, ekonomi dan ekologi yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional.Kerusakan hutan timbul akibat pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Kerusakan hutan yang semakin besar menjadi alasan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan.Langkah-langkah konkrit yang ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan kawasan hutan lindung.Kenyataannya penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah terkadang salah arah dan sasaran.Penetapan kawasan hutan lindung di atas hutan ulayat di Desa Paubokol, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata merupakan bukti dari pernyataan di atas.Penetapan kawasan hutan lindung di atas hutan adat di Desa paubokol dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat yang menguasai hutan tersebut.Kebijakan ini membawah dampak negatif terhadap masyarakat adat yang tinggal di dalamnya. Kebijakan penetapanan kawasan hutan lindung di dalam hutan ulayat di Desa Paubokol sesungguhnya telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang hidup di dalam daerah tersebut. Kenyataan ini berdampak negatif terhadap masyarakat adat, dampakdampak tersebut antara lain: masyarakat dipidana karena melakukan kegiatan pemanfaatan terhadap hutan, masyarakat adat kehilangan hak atas hutan adat, masyarakat kehilangan sumber kehidupannya yang berdampak kepada rendahnya tingkat kesejaterahan masyarakat, dan hilangnya tradisi dan kebudayaan masyarakat adat.

Kata Kunci: Hutan Lindung, Pemerintah, Hutan Ulayat, Masyarakat Adat, Dampak