Peran Civil Society Melalui Eksistensi Lembaga Pemangku Adat Dalam Merespon Fungsi Pemerintahan di Kabupaten Kupang

Authors

  • Diana San Tabun Program Studi Ilmu Politik - Universitas Nusa Cendana
  • Rex Tiran Program Studi Ilmu Politik - Universitas Nusa Cendana

Keywords:

Civil Society, Masyarakat adat, fungsi pemerintah

Abstract

Realitas masyarakat hukum adat dan lembaga adat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kupang mendapat perhatian serius dalam penelitian ini, antara lain didasarkan pada argumentasi sebagai berikut: Bagaimanakah pola hubungan antara lembaga adat dengan masyarakat, dan pola hubungan lembaga adat dengan pemerintah desa di Kabupaten Kupang. LPA Kabupaten Kupang, secara kelembagaan memang baru, namun kiprah kesatuan masyarakat hukum adat yang tergabung dalam Kerajaan Kupang, Kerajaan Amarasi, Kerajaan Amfoang, dan Kerajaan Fatuleu dalam pembangunan sudah setua usia Kabupaten Kupang itu sendiri. Tujuan dari tulisan ini penulis hanya ingin mengingatkan para pembelajar, penggiat demokrasi yang terorganisir dalam civil society baik masyarakat adat/masyrakat biasa dan semua pihak khususnya di Kabupaten Kupang agar merespon secara positif program pemerintah pusat terutama pemerintah Kabupaten Kupang  terkait  nilai kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam budaya

References

Ali Chidir, l980, Jurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Adat Bina Cipta, Bandung.Biasane, Soleman Ta0neho, l981, dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung.

Engel, David, M., l987, "Law, Time and Community", dalam Law and Society Review, Vol.21 No.4 l987. Fox, J.J, l982, The Paradox of Powerlessness in European

Timorese Realtions", Canberra Anthropology, No. 5/2 : 22-23Gomang S.R, l993, _The People of Alor and Their Alliances in Eastern Indonesia: A Study in Political Sociology, Tesis, Wollongong University, Australia.

Friedman Lawrence M., 1975, The Legal System - A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

Hartono Soenarjati, 1971,Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Alumni, Bandung.

Hart, H.L.A, l961, The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford.

Hakian,S.A, l967, Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan, Jakarta.

Hidajat, Z.M, l976, Hukum Antar Adat, Alumni, Bandung.

Kana, L. Nico, l983, Dunia Orang Sawu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kelsen, Hans, l971, General Theory of Law and State, Ruseel Sage Foundation, New York.

Kusumaatmadja, Mochtar, l976, Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat.

Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum, BPHN # LIPI, Jakarta. Lawang Robert, l989, Stratifikasi Sosial di Cancar, Manggarai Flores Barat, Disertasi, UI, tidak diterbitkan.

Mubyarto, et al, l991, Etos Kerja dan Kohesi Sosial (Masyarakat Sumba, Rote, Sabu, dan Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur), Aditya Media, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono & Soleman B. Taneko, l986, Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta.

Soekanto Soerjono & Soekanto, l985, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta.

Spradley, James, B., l979, The Ethnographic Interview, Holt, Rinehart & Winston, New York-London-Sydney.

Subekti, R., l983, Hukum Adat Indonesia Dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung.

Sudiyat Iman, l985, Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Downloads

Published

2021-07-12

How to Cite

Tabun, D. S., & Tiran, R. (2021). Peran Civil Society Melalui Eksistensi Lembaga Pemangku Adat Dalam Merespon Fungsi Pemerintahan di Kabupaten Kupang. Jurnal Politiconesia, 10(1), 23–28. Retrieved from http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p142

Issue

Section

Articles