Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Demokrasi Lokal

Studi Kasus Di Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

Authors

  • Fransiskus Dhedhu Program Studi Ilmu Politik - Universitas Nusa Cendana
  • Yeftha Yerianto Sabaat Program Studi Ilmu Politik - Universitas Nusa Cendana

Keywords:

badan permusyawaratan, desa, demokrasi lokal

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat desa, menunjukan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga segala kepentingan masyarakat dapat teratasi, guna untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hadirnya BPD merupakan wujud demokratisasi dalam pemerintahan desa, dengan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari BPD sebagai lembaga demokrasi lokal serta hambatannya dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai BPD. Konsep teori yang digunakan mengacu pada demokratisasi desa serta perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagai amanat untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta membandingkannya terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa peran BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo masih kurang berjalan baik atau kurang optimal, hal itu didasarkan pada pengetahuan yang masih minim serta latar pendidikan yang rendah dari BPD itu sendiri, selain itu adanya ketidakharmonisan hubungan antara BPD dan pemerintah desa. Sehingga proses demokratisasi pada Desa Tedakisa belum berjalan baik hingga saat ini.

References

Maleong, J Luxy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya Maschab, Mashuri. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov

Nucholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga

Subarno, Hari. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono.2005. Metode Penelitian Kuantitif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Suhartono. 2000. Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia

Hadiwinata, Bob Sugeng dkk.2010. Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Downloads

Published

2021-07-12

How to Cite

Dhedhu, F., & Sabaat, Y. Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Demokrasi Lokal : Studi Kasus Di Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Jurnal Politiconesia, 10(1), 33–42. Retrieved from http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p154

Issue

Section

Articles